REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mengenai dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok yang akan berlangsung 9 Desember nanti, telah diputuskan sebesar 37 miliar mengikuti tahun lalu.

Namun dana itu dirasa kurang, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengajukan penambahan sebesar 11,7 miliar. Sampai saat ini, pengajuan tambahan dana Pilkada Kota Depok belum mendapat persetujuan dari badan anggaran.

Hal ini dikarenakan badan anggaran menilai masih ada beberapa poin yang dirasa tidak sesuai dengan pengajuan awal. Misalnya, alokasi dana untuk sosialisasi dan pengadaan barang yang menjadi lebih besar dari pengajuan semula.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, pihaknya tidak ingin menahan pengesahan dana tambahan. Hanya saja, pihaknya meminta agar penyelenggara Pilkada lebih transparan terhadap alokasi penambahan yang cukup besar itu.

"Kami masih merasa ada beberapa item yang perlu dibahas lebih detail lagi. Kalau berbicara anggaran maka harus transparan karena ini tidak sedikit dananya dan kami ingin tepat sasaran," ujarnya di Depok, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (6/6).

Sementara, Komisioner bagian pelaksana Pilkada KPU Kota Depok, Suwarna Weryasumarta mengatakan, pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan Pilkada. Namun, pemerintah juga berhak meminta penjelasan terhadap alokasi yang diajukan.

"Kami sudah memeberikan usulan. Sudah dikirim ke pemerintah kota," katanya.

Suwarna juga mengajak DPRD untuk ikut mengawasi penggunaan dana tersebut. Hal ini disebabkan jika ada dana yang tidak tepat maka yang dirugikan adalah rakyat karena Pilkada tidak akan berjalan bila anggaran tidak dikeluarkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika