REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus serius membenahi permasalahan pekerja ilegal dari sejumlah daerah di Tanah Air yang menggunakan jalur tidak resmi, dengan menerapkan kebijakan menutup jalur ilegal tersebut.

"Kedua belah pihak baik Indonesia dan Malaysia harus membuat kebijakan menutup jalur ilegal tersebut," kata Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Jumat (5/6).

Hermono menekankan perlunya menutup jalur ilegal tersebut dalam dialog KBRI Kuala Lumpur yang dihadiri langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Malaysia.

Menurut dia, selama ini masih banyak pekerja Indonesia yang masuk lewat jalur ilegal tanpa dokumen yang lengkap dan tidak sesuai peraturan yang berlaku di negara ini.

"Masih banyak TKI ilegal yang tak memegang izin kerja dari pemerintah Malaysia ataupun kontrak kerja yang disepakati bersama," ucap dia.

Adapun jumlah TKI ilegal di Malaysia diperkirakan sekitar 1,3 juta orang.

Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak saat pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo menjelaskan jumlah penata laksana rumah tangga (PLRT) yang masuk secara legal sekitar 4.000 orang, tetapi yang ilegal lebih dari 100 ribu orang.

"Dari angka tersebut, jumlah PLRT yang bekerja secara legal tidak sampai 5 persen saja," ungkap Hermono.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Malaysia masih banyak yang tidak peduli dengan status ilegal pekerjanya dengan tetap mempekerjakan mereka.

"Majikan di Malaysia masih banyak yang mempekerjakan pekerja tersebut sekalipun mereka tidak masuk sesuai dengan ketentuan yang ada serta tidak memiliki permit kerja," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika