REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014. Meski masih ada beberapa temuan dari BPK yang berpengaruh pada opini atas LKPP 2014, namun pemerintah dinilai telah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan.

Penilaian itu datang dari anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, M.Misbakhun. Menurutnya, opini WDP dari BPK atas LKPP selama dua tahun berturut-turut jelas menujukkan adanya perbaikan mendasar tata kelola keuangan di pemerintahan.

“Opini WDP yang dicapai pemerintah saat ini merupakan opini yang mempunyai upaya-upaya perbaikan yang mendasar dan prinsipil,” kata Misbakhun, Jumat (5/6).

Lebih lanjut, Misbakhun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro melalui kerja sama dengan BPK untuk melakukan langkah-langkah konstrukstif demi meraih WTP pada masa-masa mendatang.

Misbakhun menegaskan, upaya Menkeu itu harus didukung semua pihak agar perbaikan mendasar yang sedang disusun bersama dengan BPK bisa berjalan dengan baik pada proses audit selanjutnya.

Salah satu langkah yang dipuji Misbakhun adalah upaya mitigasi risiko yang disusun Kemenkeu atas dasar kesepakatan dengan BPK. Hal itu demi menindaklanjuti temuan-temuan yang ada dalam proses audit demi perbaikan. Menurutnya, hal itu tentu bukan semata-mata demi predikat WTP tapi juga juga bentuk komitmen keterbukaan Pemerintah, melalui Kemenkeu untuk mendapat supervisi dari BPK.

“Saya memuji langkah-langkah dan upaya perbaikan dan kerja sama konstruktif yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan BPK. Upaya membangun komunikasi yang dilakukan oleh Menkeu kepada BPK untuk mendapatkan supervisi adalah hal positif yang perlu diapresiasi,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika