REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Transportasi untuk menertibkan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kemudian, barang-barang jualan para pedagang itu sebaiknya disita saja," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, keberadaan pedagang yang menggelar lapak dagangannya di pinggir jalan kerap menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut. "Selain itu, PKL yang berjualan di pinggir jalan itu juga mengganggu kenyamanan seluruh pengguna jalan, termasuk pejalan kaki. Makanya, ini harus segera ditertibkan," ujar Ahok.

Dia menuturkan setelah barang-barang jualan tersebut disita, para pedagang tidak diperbolehkan membayar uang tebusan untuk mendapatkan kembali barang dagangannya. "Jadi, kita mau kasih efek jera ke para pedagang yang suka berjualan di pinggir jalan. Barang-barang dagangan yang sudah disita, tidak akan bisa ditebus lagi," ucap dia.

Selama ini, kata Ahok, penertiban yang kita lakukan terasa kurang efektif karena barang-barang dagangan itu masih ditebus dengan harga murah. Mantan anggota DPR RI Komisi II itu mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak akan menyiapkan lokasi penampungan bagi para pedagang yang berjualan di sepanjang pinggir jalan di Tanah Abang.

"Karena suplai barang-barang dagangan para PKL itu diperoleh dari pedagang yang memiliki kios di dalam. Oleh sebab itu, pedagang-pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan harus ditertibkan dengan tegas," ungkap Ahok.

Memasuki bulan puasa tahun ini, diketahui para pedagang kembali menggelar dagangannya di pinggir jalan di sepanjang kawasan Pasar Tanah Abang. Sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika