REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno menilai sistem keamanan siber harus dikoordinir oleh satu badan koordinator secara nasional.

"Indonesia membutuhkan Badan Siber Nasional. Sebab kemampuan siber yang khususnya berkaitan dengan keamanan akan menjadi tolak ukur Indonesia guna menangkis serangan dari luar," kata Tedjo usai membuka Simposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut Tedjo, saat ini instansi pertahanan, perbankan, perhubungan udara, laut dan darat sudah memiliki sistem kemanan, namun masih belum terkoordinasi dengan baik secara nasional.

"Ini yang perlu dikoordinasikan dan dibina secara nasional agar satu komando menjaga ketahanan negara khususnya serangan siber," kata Tedjo.

Ia menjelaskan nantinya lembaga ini akan setara dengan badan-badan nasional lainnya, seperti badan nasional penanggulangan terorisme, badan keamanan laut dan lainnya yang bertanggung jawab kepada presiden.

"Nanti ada tim panitia seleksi yang melakukan 'fit and proper' test kepala badan dan anggotanya. Nanti untuk keamanan lokasinya kami buat di suatu tempat seperti BIN, sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk, sangat 'secure' sekali," ujarnya.

Hal tersebut, kata Tedjo, menjadi kebutuhan bagi Indonesia karena instansi pemerintahan di Indonesia kerap menjadi sasaran para pelaku kejahatan melalui dunia siber terutama mengenai rahasia negara.

"Salah satunya, kemarin ada instansi di ring satu yang data-datanya hilang oleh pihak asing, ini kan bahaya, rahasia negara bisa diambil. Apa lagi yang tidak sadar kita masuk ke internet melalui sistem android, bahkan ini dari USB juga sekarang bisa digunakan untuk menyerang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika