REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin meminta TNI bisa arif dalam mengambil keputusan ihwal jilbab bagi prajurit wanita. Din menilai, jilbab tidak akan mengganggu tugas sebagai aparat.
"Kami imbau pejabat dan pemeritah untuk bisa mengedepankan arif dan bijaksana. Saya yakin penggunaan jilbab tidak akan ganggu tugas dan aktivitasnya sebagai anggota TNI," ujar Din di Gedung Sate Bandung, Rabu (3/6).
Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya mengaku akan mengakomodasi aspirasi Wanita TNI yang berkeinginan menggunakan jilbab dalam melaksanakan tugasnya sebagai prajurit. Namun, Moeldoko menyebut, penggunaan jilbab hanya diperuntukkan bagi Wanita TNI yang bertugas di Aceh.
Din berharap Moeldoko yang tak lama lagi akan pensiun bisa meninggalkan warisan manis soal prajurit perempuan yang akan menggunakan jilbab. Sebab, penggunaan jilbab itu sudah sesuai ketentuan Pancasila dan UUD 1945. UU, kata dia, memberi kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai agama.
"Maka untuk menggunakan busana muslimah itu bagian dari ibadat yang seharusnya tidak dihalangi," katanya.