REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Konferensi Agama dan Perdamaian se-Asia, Din Syamsudin mengatakan seluruh negara Asean harus memberikan tekanan kepada Myanmar, untuk menyelesaikan masalah pengungsi etnis Rohingya.
"Kan Myanmar negara Asean tapi bukan pendiri. Jadi, kalau Anda mau masuk Asean jangan bikin masalah di Asean," ujarnya di sela-sela Pertemuan Komite Eksekutif Konferensi Agama dan Perdamaian Asia (ACRP) di Bandung, Rabu (3/6).
Ia menegaskan, negara Myanmar harus mengakui suku Rohingya. Kebetulan, dalam pertemuan ACRP ini, dihadiri juga tokoh agama muslim dan budha Myanmar. Kedua tokoh tersebut, hadir di konferensi untuk menjadi pembicara.
Din mengaku prihatin ada umat manusia dalam jumlah ratusan bahkan ribuan yang terlantar di wilayah teritorial Indonesia.
Bahkan, hal itu tak sesuai dengan Pancasila khususnya sila kemanusian yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menerima dan menyantuni. Bahkan, seharusnya menyediakan pulau khusus.
"Kita kan punya 17 ribu pulau, hanya 50 persen yang di huni. Kalau pinjam satu pulau saja kan saya pikir tak masalah," katanya.
Ia menambahkan, masalah penindasan suku Rohingya tersebut harus selesai. Indonesia, harus mendesak dan mempelopori memberikan pengakuan pada muslim Rohingya. Setelah itu jelas, baru pengungsinya dipikirkan terkait kepulangannya.