REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan tekanan dunia internasional terus dilakukan kepada pemerintah Myanmar yang dinilai masih menerapkan kebijakan diskriminatif kepada etnis Rohingya.
"Tekanan internasional sudah jalan," kata JK kepada wartawan setelah membuka Pertemuan Komite Eksekutif Konferensi Agama dan Perdamaian Asia (ACRP) di Bandung, Rabu (3/6).
Menurutnya, hasil pertemuan internasional terakhir telah mendesak Myanmar untuk memahami, namun hal tersebut dinilai membutuhkan waktu.
Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama mendesak Myanmar menghentikan diskriminasi terhadap suku Rohingya jika negeri itu ingin berhasil dalam peralihan demokrasi dari puluhan tahun pemerintahan militer.
Nasib kelompok Muslim itu mendapat perhatian dunia sebagai bencana terbesar pendatang di Asia Tenggara.
Sekitar 3.500 orang, terutama Rohingya atau pengungsi ekonomi dari Bangladesh, tiba di Thailand, Malaysia dan Indonesia. Ribuan lain terombang-ambing di laut.
Rohingya berjumlah sekitar 1,3 juta dan tinggal di Myanmar barat serta sebagian besar tidak mendapatkan kewarganegaraan dari Myanmar.