REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Bali membubarkan rencana acara musyawarah daerah (Musda) kubu Agung Laksono. Dalam rencana sebelumnya, musda tersebut seharusnya dibuka langsung oleh Agung Laksono di Hotel Aston, Jalan Gatot Subroto, Denpasar.
"Karena tidak memungkinkan, kami sudah meminta acaranya dibatalkan," kata Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Ronny F Sompie di Denpasar, Selasa (2/6).
Musda tersebut tidak mengantongi izin kepolisian. Menurut Ronny, acara tersebut akan menimbulkan kerugian berbagai pihak jika terus dilaksanakan. Apalagi, Bali adalah destinasi pariwisata dunia, sehingga keamanan akan selalu menjadi prioritas.
Ratusan petugas dari Polda Bali dibantu Kepolisian Resor Kota Denpasar menjaga ketat lokasi acara dengan bantuan mobil water canon, barakuda, dan kawat berduri. Polisi memastikan hingga situasi dan kondisi kembali kondusif setelah sekelompok massa dari salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) penentang munas versi Ancol itu paginya mendatangi lokasi, mencabuti atribut musda, dan meminta acara tersebut dibatalkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kubu Agung Laksono, Gede Sumarjaya Linggih sebelumnya meyakini pihaknya memiliki legitimasi kuat untuk menggelar musda hari ini.
Sumarjaya Linggih mengatakan mereka sudah bertindak sesuai perintah Mahkamah Partai Golkar, Undang-Undang Partai Politik, dan juga Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Atas dasar itulah kami melakukan konsolidasi ini," katanya.
Pria yang akrab disapa Demer ini menyayangkan acara pembukaan di Bali batal, padahal pelaksanaan kegiatan serupa dari Golkar kubu Agung Laksono di kota-kota lainnya di Indonesia berjalan lancar. Meskipun kubu Aburizal Bakrie menyampaikan keputusan pengadilan, Sumarjaya Linggih mengatakan hal itu sedang dibanding.
Selama Kemenkumham berada di pihak mereka, menurutnya Golkar kubu Agung Laksono akan terus melanjutkan kegiatan, mulai dari tingkat bawah hingga musyawarah nasional (munas) pada Oktober 2019 mendatang.
Politikus yang juga anggota DPR ini selanjutnya akan mempertimbangkan apakah musda akan tetap digelar di Bali atau mencari lokasi lain yang menjamin acara bisa berjalan lebih kondusif. Meski kegiatan pembukaan dibatalkan, pihaknya akan tetap melanjutkan konsolidasi sembari menunggu keputusan internal panitia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika