REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dilaporkan ke Ombudsman. Kementerian ini dinilai lamban dalam menyelesaikan sengketa dua perusahaan energi, PT Namorailangit dan WKP Sarulla.
Kuasa Direksi PT. Namorailangit, Rainhard G. T. Sitompul, yang didampangi oleh Donald Panggabean, SH sebagai Ketua Tim Hukum dari Fidelity Law Office, melapor serta mengadu kepada Ketua Komisi Ombudsman RI pekan lalu. Mereka melaporkan adanya praktek kebijakan maladministrasi di jajaran Kementerian ESDM RI.
"Penerbitan SK Nomor: 1521.K/034/M.PE/1990, tanggal 30 Oktober 1990 menyebabkan pengabaian terhadap keberadaan SK Dirjen Pertambangan Umum Nomer: 653.K/2014/DDJP/1987, tanggal 21 April 1987," jelas Rainhard, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6).
Donald Panggabean pada kesempatan yang sama menyebutkan ada beberapa pihak yang telah mengabaikan serta merugikan hak-hak dan kepentingan PT. Namorailangit. Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Utara.
"Laporan ini adalah bentuk kekecewaan terhadap ketidakjelasan sikap Kementerian ESDM dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tumpang tindih dua perizinan pertambangan antara KP PT. Namorailangit dengan WKP Sarulla (d/h. WKP Sibual-buali," imbuh Donald.
Perizinan itu untuk eksplorasi di Gunung Namorailangit, Tapanuli Utara yang dijalankan oleh PT. Pertamina U/p. Unocal North Sumatra Geothermal, Ltd (UNSG) pada tahun 1993. Kini dikenal dengan nama SOL atau Sarulla Operation Limited.
Pengaduan dan permohonan penyelesaian masalah ini sudah ada sejak era 90-an sampai dengan saat ini. Pemerintah dinilinya sengaja membuat permasalahan tersebut terabaikan dan cenderung sengaja terlupakan. Dia menyatakan saat ini adalah kesempatan emas, karena Presiden Jokowi menggalakkan revolusi mental pada periode pemerintahannya kali ini.
"Saya dukung program beliau dengan merevolusi mental Pihak Kementerian ESDM dan Dirjen EBTKE lebih dahulu.Sebab ada pepatah bijak lama mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi, pemerintah lah yang sebaiknya lebih dahulu merevolusi mental segenap jajarannya, sehingga kami yang hanya rakyat jelata ini boleh mencontoh dan mentauladaninya.” ujar Rainhard dengan tegas.