REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG-- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan penerapan bank tanah (land banking system) untuk mengatasi berbagai kendala terkait dengan proses pembebasan lahan pada suatu proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
"Dengan adanya bank tanah, pemerintah akan memiliki lahan siap pakai untuk pembangunan atau mengganti tanah milik rakyat yang terkena proyek," katanya di Semarang, Ahad (31/5).
Ganjar mengungkapkan bahwa pembangunan fasilitas umum di Tiongkok dapat berjalan dengan cepat tanpa kendala yang berarti karena semua tanah sepenuhnya dimiliki oleh negara. "Kapanpun pemerintah Tiongkok membutuhkan, rakyat tidak bisa menolak," ujarnya.
Yang terjadi di Indonesia, kata dia, rakyat mempunyai hak milik sehingga proses persuasif lebih dikedepankan dalam memecahkan permasalahan pengadaan lahan. "Seringkali rakyat yang mempunyai lahan yang terkena proyek meminta harga yang terlalu tinggi untuk ganti rugi," katanya.
Ganjar mencontohkan, saat pemerintah hendak membangun jalan tol atau waduk maka harga tanah yang terkena proyek tersebut tiba-tiba mengalami kenaikan puluhan hingga ratusan kali lipat. "Tanah yang harganya Rp20 ribu meter persegi tiba-tiba naik hingga Rp600 ribu sampai Rp1 juta saat hendak dibangun suatu proyek pemerintah," ujarnya.
Menurut Ganjar, usulannya terkait dengan penerapan bank tanah ini akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait agar dapat segeta ditindaklanjuti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
