REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Greenpeace Indonesia bersama masyarakat menyerukan Pemerintah untuk mengatasi bencana global dengan beralih ke pengembangan energi terbarukan dan memperkuat kebijakan moratorium hutan.

"Sayang sekali jika pemerintah tidak mengembangkan potensi sumber energi terbarukan, seperti geotermal, panas matahari dan angin dalam pembangunan infrastruktur Indonesia," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu.

Hindun mengatakan saat ini pemerintah dalam prosesnya menjalankan program penyediaan energi sebesar 35.000 MW untuk Indonesia, yakni 60 persen di antaranya berasal dari PLTU yang berbahan bakar batubara.

Hal ini menunjukkan bahwa hingga 20 tahun mendatang, Indonesia masih bergantung pada batubara sebagai sumber energi.

"Apabila pemerintah gagal mengurangi emisi karbon dari dua sumber emisi terbesar, Indonesia tidak dapat memenuhi komitmen penurunan emisi yang telah disampaikan pemerintah kepada dunia," kata Hindun.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, sejumlah aktivis Greenpeace dan masyarakat melakukan tarian koreografi bersama "flash mob" di beberapa kota, antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Padang, Pekanbaru dan Purwokerto.

Kegiatan tersebut juga untuk menyoroti perubahan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil berlebih serta pengrusakan hutan (deforestasi).

Aksi kreatif ini, kata Hindun, adalah bagian dari "Global Day of Action" yang merupakan mobilisasi Greenpeace di lebih dari 30 negara seluruh dunia untuk menyerukan perlunya aksi dalam mengatasi perubahan iklim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika