REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mewaspadai tren urbanisasi yang sedang terjadi dalam skala global. Dalam konteks Indonesia, ini bisa menimbulkan permasalahan seperti permukiman kumuh di daerah perkotaan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Andreas Suhono menjelaskan prediksi oleh pakar di luar negeri pada 2025 mendatang penduduk perkotaan akan mencapai 60 persen.
Saat ini negara-negara di dunia, termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan yang terkait dengan masalah jumlah penduduk perkotaan yang semakin pesat.
“Indonesia, saat ini jumlah penduduknya telah mencapai sekitar 250 juta, dan pada akhir 2019 diperkirakan akan menjadi 270 juta jiwa dengan jumlah kelahiran setiap tahun mencapai 4 juta bayi. Ini suatu hal yang perlu kita cermati bersama," ujar Andreas saat membuka acara National Urban Forum, dilansir dari situs lembaga Kementerian PUPR, Kamis (28/5).
Lebih lanjut Andreas mengatakan, lajunya urbanisasi yang tinggi ini akan berpotensi menimbulkan ketidakteraturan pertumbuhan pemukiman di kawasan perkotaan. Perencanaan kawasan perkotaan harus bersifat komprehensif dan tidak reaktif, agar persoalan yang diselesaikan tidak hanya untuk saat ini tapi juga bisa mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi oleh generasi-generasi berikutnya.