REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak telah tuntas. Kedua institusi itu mengatakan, dana penyelenggaran Pilkada di daerah hampir semuanya sudah aman.
"Tinggal dua yang belum tandatangan, tapi sudah dijadwalkan, keduanya sudah ada komitmen sebelum tanggal tiga selesai. Jadi prinsip sudah selesai semua," kata Komisioner KPU, Arief Budiman.
Arief mengatakan, dua daerah tersisa yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni Kabupaten Pesisir Barat dan Sumba Barat. Menurutnya, kedua daerah ini hanya menunggu persoalan teknis untuk penandatanganan NPHD.
"Kalau Sumba Barat itu kan Bupatinya lagi ditahan, tapi Pak Menteri akan keluarkan intruksi ke Gubernur agar wakilnya bisa, soal teknis aja," ujarnya.
Sementara proses NPHD tuntas, yang saat ini diutamakan yakni mengenai pencairan anggaran tersebut sebelum 3 Juni mendatang. Pasalnya belum semua daerah yang menandatangani NPHD telah melakukan pencairan.
Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenoek menegaskan proses pencairan semua daerah akan dilakukan sebelum batas terakhir yang diberikan KPU yakni 3 Juni. Menurutnya, Kemendagri akan mendorong percepatan pencairan dengan mengirimkan radiogram kepada daerah mengenai pencairan tersebut.
"Kami perintahkan segera cairkan dana dimaksud dari rekening kas umum daerah ke rekening KPU dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kami perintahkan 1 Juni, sebelum 3 juni harus sudah tersedia dana itu di rekening KPUD," kata pria yang kerap disapa Donny tersebut.
Sehingga kata dia, sudah tidak ada permasalahan anggaran mengenai penyelenggaraan Pilkada di daerah.
"Sudah tidak ada lagi. Sanksi yang tadinya akan kami berikan, setelah terkonfirmasi, ternyata daerah memang sudah confirm untuk tanda tangan NPHD. 267 sudah siap, duanya juga siap," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika