REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSUMAWE -- Bantuan kepada pengungsi Rohingya tak bisa sekadar memberi mereka layanan medis, pangan, atau pakaian belaka. Ada hak-hak dasar: hidup, bermasyarakat dan beraktivitas bebas selayaknya manusia.
Dari hasil pertemuan Lembaga Kemanusiaan ACT Foundation, Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) dan Pemerintah Kabupaten Utara. “ACT Foundation hadir di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Cangkoy, pada hari pertama ketika para pencari suaka dari Myanmar dan Bangladesh itu direlokasi dari penampungan di Gelanggang Olahraga Lhoksukon. Kami tahu, Bupati Aceh Utara menegaskan, pencari suaka ini adalah rahmat dan pemerintah Aceh Utara welcome dengan mereka. Kemanusiaan, mengalahkan alasan apapun. Kami salut, rakyat Aceh Utara dan Bupatinya kompak, meskipun saat itu beredar pernyataan beberapa pejabat Pusat yang belum sepenuhnya menunjukkan sikap yang bulat,” ungkap M. Insan Nurrohman, Vice President ACT, dalam keterangan terulis, Kamis (28/5).
Menurutnya, sikap pemerintah dan rakyat Aceh Utara, wujud nyata masyarakat humanis. Sekat-sekat kebangsaan bisa gugur demi kemanusiaan. “Fakta menyolok mata, ada orang-orang sekarat ratusan orang, meminta pertolongan kita dan Aceh Utara memberikan pertolongannya spontan. Ini layak mendapat apresiasi. Sangat humanis,” ungkap Insan.
ACT yang telah menerjunkan tim tanggap darurat di Aceh Utara, Kota Langsa maupun Birem Bayeun (Aceh Timur) demi menolong pencari suaka Muslim Rohingya ini, merespon cepat pernyataan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menyatakan kesiapan Indonesia menampung bahkan hingga sepuluh ribu pencari suaka.
“Salah satu bentuk respon itu, kami merepresentasikan elemen masyarakat sipil Indonesia, menemui Pemerintah Aceh Utara, untuk bahu-membahu memberi pengayoman lebih layak bagi Muslim Rohingya. Setelah berbulan-bulan di laut, stress, lalu dki tenda atau geung-gedung alakadarnya, sudah sepantasnya kita siapkan hunian lebih layak,” tegas Insan.
Maka, ACT, bersama KNSR – sebuah wadah yang diinisiasi ACT menghimpun berbagai elemen sosial yang satu visi menolong Muslim Rohingya – menemui Pemerintah Aceh Utara. “Kami perlu akses lahan dan dukungan otoritas formal di Aceh Utara,” ungkap Insan.
Bupati Aceh Utara, Muhammad Thayib mengatakan, pengungsi Rohingya adalah rahmat bagi masyarakat Aceh, jadi muliakan tamu Allah ini dengan perlakuan yang baik. "Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh, kami mendorong dan menyiapkan lahan untuk tempat tinggal lebih permanen bagi pengungsi Rohingya,” katanya.
Thayib selanjutnya mempertegas dengan langkah konkret. Sebagai wujud dukungan awal, Pemerintah Aceh Utara menyediakan satu area kluster di Kecamatan Nibung seluas 2500 meter persegi. “Saat ini kepemilikan masih di Exxon Mobile. Di depan bapak-bapak semua, sudah kami tanda tangani surat tersebut dengan harapan pihak Exxon bisa memberikan lahan yang sudah lama kosong untuk calon tempat tinggal mereka,” kata Thayib.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini juga dihadiri Penasihat Bupati, Tgk Sulaiman Daud dari Partai Aceh, Ketua Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya Wilayah Aceh Utara Diki Saputra, Kepala Bagian Pemerintahan Aceh Utara Murtala, Asisten I Bupati Aceh Utara Anwar, Kepala Bagian Pembangunan Aceh Utara Syaifullah serta Kepala Bagian Humas Aceh Utara Amir.
Ketua KNSR Wilayah Aceh Utara, Diki Saputra menegaskan, sebagai sebuah komite, KNSR menyambut positif sikap konkret Bupati Aceh Utara dan menjadikan ini modal perjuangan kemanusiaan untuk Rohingya. Sesuai mandat pembentukannya, KNSR berjuang di ranah advokasi dan diplomasi.
Dengan adanya lahan untuk mendirikan shelter terpadu di atasnya, dunia memiliki sebuah pilot project kemanusiaan di mana pembelaan untuk Rohingya lainnya akan memperoleh energi positifnya. "Kami optimistis, semua pencari suaka Rohingya yang masuk ke wilayah Republik Indonesia, akan memperoleh perlakuan manusiawi dan sama-sama kita muliakan sebagai manusia. Dengan begitu, bangsa ini memang layak menyandang bangsa humanis,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika