REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Leo Nababan mengatakan, momentum islah yang sangat baik yang diperjuangkan untuk kader-kader Partai Golkar di daerah terancam batal.

Alasannya, empat poin yang ditawarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai mediator tak sepenuhnya disetujui kedua pihak.

“Di syarat-syarat yang diajukan JK, poin pertama its oke kedua-duanya, poin kedua juga oke keduanya, poin ketiga juga masih oke. Tapi pas memasuki poin keempat, langsung bubar kabeh,” kata dia kepada Republika, Rabu (27/5).

JK menawarkan empat poin yang nantinya akan dirundingkan masing-masing kubu. Pertama, JK meminta agar kedua kubu mementingkan kepentingan Partai Golkar di atas kepentingan kelompok. Kedua, JK mengusulkan adanya Tim Penjaringan. Tim ini yang akan mencari calon-calon kepala daerah yang akan diusung Golkar di masing-masing kabupaten atau kota dan provinsi di mana pilkada serentak digelar.

Ketiga, calon-calon yang telah diseleksi oleh Tim Penjaringan, harus memiliki kriteria-kriteria yang disepakat oleh kedua kubu. Keempat, merundingkan DPP yang berhak mengusung Golkar yang nantinya akan diakui KPU. Poin terakhir inilah yang tak disetujui kedua pihak.

Leo melanjutkan, tim teknis yang rencananya dibentuk pun diyakini tak mungkin lagi terealisasi.

“Mau dibuat 100 tim teknis juga kalo mentok di situ ya tidak ada artinya,” tambah dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika