REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPP Himpunan Petani Tembakau Lombok, Nusa Tenggara Barat mengeluhkan bantuan program untuk petani berupa bibit tembakau, saprodi maupun bibit pasca panen belum ada yang terealisasi di masyarakat.
"Sampai saat ini, belum ada satupun yang dapat direalisasikan ke masyarakat. Baik bibit tembakau, saprodi maupun bantuan sarana pasca panen dan lainnya," ujar Purne Ketua DPP kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (27/5).
Ia pun mengatakan pihaknya meminta transparansi seputar tata kelola dana bagi hasil cukai, hasil tembakau (DBHCHT) anggaran 2015. Serta penataan organisasi pemerhati dan pelaku petani tembakau.
Menurutnya, pihak meminta DPRD NTB untuk memperhatikan mengenai aspirasi dari petani. Sebab, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tembakau relatif besar.
Wakil ketua DPRD NTB, Mori Hanafi mengakui pihaknya kurang intens dalam mengawal dana DBHCHT tersebut. Namun, pihaknya melalui Komisi III akan mengkonfirmasi kepada Kementerian Keuangan selaku yang memiliki kewenangan terkait pagu indikatif yang ada.
"Dana itu dbagikan kepada 10 kab/kota, dimana 60 persen di kab/kota dan 40 persen untuk provinsi. Alokasi dana 40 persen itu sekitar 67-68 miliar di 2015," katanya.
Menurutnya, dana 67 miliar tersebut dibagikan kepada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana, Dinas Perkebunan mendapatkan sebesar Rp 13,5 Miliar.
Namun, Mori mengatakan pihaknya belum mengetahui total pagu indikatif dari Kemenkeu. Sehingga, petani Tembakau meminta pagu anggaran bisa ditambah. "DPRD akan mengkaji dan berupaya meningkatkan tahun depan dari Rp 13 miliar ke Rp 20 miliar," katanya.
Ia menuturkan, total binaan kelompok petani Tembakau di Lombok Tengah dan Timur yang mendapatkan alat bantuan sebanyak 400 kelompok. Dimana, masing-masing berisi 20 orang sehingga total mencapai 8000 jiwa.
"Total petani tembakau 18 ribu dan potensi lahan sebanyak 55 ribu hektar. Dimana yang ditanami sekitar 22 hektar. Masih banyak yang belum tergarap," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika