REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta konflik internal Partai Golkar tidak dijadikan dalih untuk melemahkan dan mempolitisasi posisi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga kader PDI Perjuangan.
"Jangan karena konflik internal (Golkar) melakukan upaya-upaya termasuk melakukan 'down grade' (melemahkan) dan politisasi legalitas yang dimiliki pak Laoly," kata Hasto, Selasa (26/5).
Hasto mengatakan persoalan pengesahan kepengurusan Partai Golkar oleh Menkumham, PDI Perjuangan telah mengklarifikasi Yasonnna Laoly. Dikatakan, putusan Menkumham telah berdasarkan UU.
"Beliau mengambil keputusan-keputusan atas dasar peraturan perundang-undangan. Menteri bersumpah untuk taat sepenuhnya dan melaksanakan sepenuhnya UUD dan peraturan perundangan termasuk undang-undang parpol," jelas Hasto.
Hasto menegaskan tidak ada sama sekali intervensi politik dalam keputusan pengesahan kepengurusan Golkar yang dilakukan Laoly.
"Menkumham menghormati undang-undang. Jangan sampai persoalan-persoalan internal partai kemudian dijadikan alat politisasi. Sehingga terhadap tuduhan-tuduhan yang mengatakan ada politisasi yang dilakukan Laoly kami tidak setuju," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
