REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Seratusan pegawai perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan pelatihan antikorupsi, Selasa (26/5). Melalui seminar bertema “Saya Perempuan Antikorupsi”, para perempuan pelayan publik itu dididik, bukan hanya menjauhi korupsi, tapi juga menjadi agen antikorupsi.
Acara hasil kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkot Surabaya, dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tersebut menghadirkan sejumlah pembicara. Salah satunya adalah Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja.
Dalam kesempatan itu, Adnan menyampaikan, kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran pentingnya peran perempuan dalam gerakan pencegahan korupsi. “Pengaruh positif dari perempuan, bisa ditularkan, tidak hanya terhadap anak dan suami, tapi juga masyarakat yang lebih luas di lingkungan mereka,” ujar Adnan.
Hadir memberikan sambutan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tampak sangat antusias berbicara soal tema antikorupsi bagi perempuan. Menurut Risma, kaum perempuan, melalui peran sentralnya sebagai ibu, istri dan anggota masyarakat, memiliki kekuatan lebih dibandingkan pria.
Mengutip sebuah penelitian, menurut Risma, kaum perempuan terbukti lebih efektif dalam upaya pencegahan korupsi. Hal itu, menurut dia, dikarenakan perempuan lebih mudah berkomunikasi dan bisa memberikan pengaruh lebih luas. Perempuan, menurut Risma, bisa menyebarkan nilai-nilai antikorupsi mulai dari lingkungan keluarga.
“Kita punya kemampuan menjelaskan di lingkungan sekitar kita. Gunakan itu untuk menjelaskan hal-hal positif. Saya yakin perempuan bisa. Kalau kita semua bergerak, saya yakin, Indonesia makmur itu bisa terwujud,” ujar Risma.
Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, menurut Risma, semangat antikorupsi diimplementasikan dengan bermacam pendekatan. Ia mencontohkan, pada setiap kesempatan acara yang melibatkan pegawai Pemkot Surabaya, ia selalu mengingatkan para pegawainya untuk tidak sekali-sekali tergoda melakukan korupsi
Selain itu, menurut Risma, ia juga akan langsung merespons jika ada kabar anak buahnya terindikasi melakukan korupsi, seperti dugaan kasus pungutan liar yang beberapa waktu lalu menyeret institusi Satpol PP Surabaya.
“Semisal ada kejadian seperti Satpol PP itu, kita kumpulkan kepala Saptol PP dari kelurahan, kecamatan. Kita undang semua. Saya ngomong untuk apa kalau punya harta banyak tetapi hidup nggak tenang. Itu saya jadikan pelajaran untuk untuk seluruhnya,” kata dia.
Di hadapan anak-anak buahnya, Risma menekankan pentingnya sikap tulus dalam bekerja. “Saya selalu tekankan, menjadi PNS itu pilihan. Jadi harus siap seperti ini. Kalau ndak mau ya silakan keluar saja. Jangan sampai kita salah langkah hanya karena ingin puaskan keinginan kita sehingga hak orang lain terabaikan,” ujar dia.
Tak hanya di lingkungan PNS, menurut Risma, semangat anti korupsi itu juga ditanamkan kepada pelajar. Pelajar di Surabaya, menurut dia, terus diberikan pemahaman pentingnya mendapatkan sesuatu melalui kerja keras, bukan dengan jalan pintas, seperti mencontek. Mulai tahun ini, menurut Risma, pelajaran antikorupsi dimasukan ke dalam kurikulum.
Hadir pada acara tersebut, perwakilan pegawai perempuan Pemkot Surabaya dari berbagai unit lembaga, termasuk sejumlah kepala dinas perempuan. Hadir di antraranya Kepala Dinas Kebakaran Chandra Oratmangun, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Arini Pakistyaninsih dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Mia Santi Dewi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika