Selasa 26 May 2015 13:45 WIB

Wapres Minta tak Asal Beri Label Beras Plastik

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan
Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai beras yang beredar saat ini dan dikenal sebagai beras plastik itu tidak ada. Ia meyakini beras yang beredar dan tengah dipermasalahkan tersebut tak berasal dari plastik seperti yang diduga oleh masyarakat.

"Jangan memberikan suatu istilah yang orang nanti salah tangkap. Saya kira saya yakin bukan plastik yang kita kenal sebagai plastik itu. Apa yang saya baca yang saya lihat, itu selalu mengatakan beras itu yang bening," jelas Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (26/5).

Menurutnya, beras yang berwarna bening tersebut bukanlah beras yang terbuat dari plastik. Ia pun mencontohkan adanya beras TeKaD yang terbuat dari Ketela, Kacang, dan Djagung. Ia pun meminta masyarakat agar tenang dan tak khawatir atas beredarnya beras yang disebut-sebut sebagai beras plastik.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menilai kasus beredarnya beras plastik sangat terkait dengan kegiatan pengawasan produk yang tersedia di pasar. Persoalan ini dapat dipahami terutama dari sisi para penjual.

"Kita harus mengontrol produk dan barang di pasar. Dalam hal ini para pedagang harus bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dijualnya. Jadi, dia (penjual) harus tahu dari mana asal produk yang dia jual," kata Mendag Rachmat Gobel di Boracay, Aklan, Filipina, Ahad (24/5).

Rachmat Gobel menegaskan, Pedagang dan pengelola pasar bertanggung jawab atas produk yang dijual di pasar itu kepada pelanggan. Mendag di Filipina tengah melakukan pertemuan bilateral dan pertemuan hari kedua Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade Meeting) APEC 2015.

Indonesia tengah menghadapi permasalahan yang cukup menyita perhatian dengan beredarnya beras yang mengandung plastik di pasar Indonesia, yang diduga berasal dari Cina. Menurut Rachmat, terkait dengan masalah beras palsu itu, pemerintah akan berupaya mengatur kembali semua merek dagang produk-produk impor yang masuk ke pasar Indonesia.

"Jadi, kita harus menyikapi masalah ini dengan bijak. Manajemen pasar tradisional harus diatur kembali agar bila terjadi suatu masalah, kita bisa cari siapa produsen barang tersebut," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement