REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Keaktifan masyarakat sangat berperan penting dalam pemutakhiran data pemilih menjelang Pilbup Sleman Desember mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Ahmad Sidqy.
"Mengingat mobilitas masyarakat Sleman yang cukup tinggi, sedangkan petugas kami terbatas. Kami harap masyarakat bisa berperan aktif untuk melaporkan siapa saja di keluarganya yang sudah bisa memilih," katanya, Ahad (24/5).
Ia pun mengakui kerawanan data ganda masih besar. Oleh itu bantuan masyarakat untuk menghilangkan kerentanan tersebut cukup menentukan.
Sidqy mengemukakan, pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Sleman akan dilakukan mulai pada 3 Juni mendatang. Barulah pada 26-28 Juli, pendaftaran calon bupati akan dibuka.
Adapun hal yang akan dilakukan pada proses pemutakhiran data di antaranya, membersihkan pemilih nonsleman, memperbaharui mutakhirkan data pemilih pemula, memperbaharui data yang tidak berhak memilih, membersihkan pemilih ganda, serta pemutahiran data pemilih berkebutuhan khusus.
Dalam satu TPS ada satu petugas pemutakhiran data. KPU juga telah menyosisalisasikan hal tersebut pada SMA setempat. Namun pendataan tetap akan dilakukan di wilayah TPS, bukan di sekolah.
Sidqy memperkirakan akan ada 798.525 orang pemilih pada Pemilihan Bupati mendatang. Angka ini adalah jumlah pemilih pada pemilihan presiden dikurangi 10 persen warga non Sleman.
Selain itu, KPU juga akan menunggu hasil pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala desa pertengahan tahun ini. Menurutnya jika data pilkades serempak pada 35 desa tersebut akurat, KPU pun akan menggunakannya untuk Pilbup.
"Data dari pilkades sudah mengcover setengahnya dari data pemilih yang kami butuhkan untuk Pilbub," tutur Sidqy.
Sejauh ini proses penyelenggaraan pemilu masih berjalan dengan baik, tanpa masalah yang berarti. Pada tanggal 30 Mei, KPU akan melantik PPK dan PPS secara bersamaan.
"Setelah itu kami akan memberikan pembekalan. Sehingga mereka bisa segera menjalankan tugasnya. Termasuk untuk melakukan pemutakhiran data pemilih," ucap Sidqy.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Sleman, Djajadi menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan pemutakhiran data dengan seksama. Tetutama di daerah rawan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, seperti Kecamatan Depok.
"Setelah Panwascam (panitia pengawas kecamatan) terbentuk, fokus pengawasan kami sebelum kampanye adalah pemutakhiran data," paparnya.
Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti penggelembungan suara karena data pemilih ganda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
