REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Jaringan Nusantara, yang juga kader Partai Demokrat, Farhan Effendy menuntut lima hal pada semua pihak yang berada di pemerintahan, terutama pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM), Sudirman Said.

Tuntutan ini berkaitan dengan tudingan yang dilayangkan Sudirman pada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentang pemberantasan mafia migas yang selalu terhenti di tangan SBY saat masih menjabat presiden.

Pertama, Farhan menuntut Sudirman memberikan klarifikasi dan meminta maaf pascapernyataannya yang menebar fitnah pada SBY. Kedua, meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mendisiplinkan dan menertibkan jajaran menterinya.

Ketiga, mengajak semua pihak untuk tidak menambah kekeruhan suasana dan kegaduhan dengan menunggangi isu liar, yaitu Petral, lalu ikut menuduh SBY. Keempat, mengajak semua pihak mendahulukan kerja dan prestasi, daripada melakukan intrik dan fitnah.

"Terakhir, Kami meminta pemerintah fokus dan menggenjot kinerjanya di bidanh ekonomi untuk mengatasi pelambatan yang semakin mengkhawatirkan," tegas Farhan saat melakukan konferensi pers di Epicentrum, Kuningan, Jakarta (23/5).

Tuntutan ini dilayangkan karena Farhan juga menilai tugas negara dalam bidang ketahanan energi belumlah menyetuh kulitnya. Penataan tata kelola migas, lanjutnya, baru mencapai landasan.

"Artinya prestasi Kementerian ESDM kali ini tidak memabanggakan, bahkan buruk," ucap Farhan.

Sebelumnya, Sudirman Said sempat meramaikan publik karena menyatakan di masa pemerintahan Presiden SBY kerap kali upaya pembenahan mafia migas hanya berhenti di meja kerja presiden. Hal itu terkait upaya pembubaran Petral.

Ikuti Whatsapp Channel Republika