REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar, karena tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya.
"Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya sungguh nyata di depan mata. Sudah ribuan jiwa melayang, ribuan jiwa lainnya merana, lari atau meninggal karena kelaparan dan kesakitan di tengah laut," kata Ketua PW GP Ansor Jatim H Rudi Tri Wachid di Surabaya, Sabtu.
Dalam pernyataan bersama Gerakan Pemuda Ansor dengan Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Lesbumi NU, dan PMII Jatim, ia menegaskan bahwa hak kemanusiaan Rohingya harus dipulihkan dan mereka wajib dibela demi hak kemanusiaan.
"Tragedi Rohingya jangan dipandang lagi sebagai isu keagamaan tapi isu kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya sebenarnya bukan mengalami diskriminasi agama, namun lebih kepada pembersihan etnis. Hal ini terutama terjadi sejak adanya kudeta militer di Myanmar," katanya.
Didampingi Sekretaris PW GP Ansor Jatim H Ahmad Tamim, ia mengatakan perbedaan etnis minoritas baru terjadi pada tahun 1960-an ketika kudeta militer. Tahun 1980-an dikeluarkan dekrit tentang etnis dan ada 10 etnis besar yang diakui dan lainnya tidak diakui termasuk Rohingya.
"Krisis kemanusiaan dan pengabaian atas jiwa manusia di kawasan ASEAN terlalu menyolok sampai-sampai sejumlah negara bersitegang 'adu melepas' mandat kemanusiaannya. Urusan hidup terganjal batas teritorial dan diplomatik. Itu tidak benar," katanya.
Menurut dia, prinsip kemanusiaan wajib dijunjung tinggi, melebihi alasan diplomasi dan teritorial negara, seperti sikap Gubernur Aceh dan rakyatnya. Kini, nasib Rohingya menjadi tanggung jawab semua umat manusia lintas agama, etnik, dan negara.
"Dalam urusan nyawa manusia, rakyat dan pemerintah Indonesia harus satu kata: Selamatkan Rohingya! Bukan keselamatan sesaat, tapi bentuk keselamatan selayaknya sebagai manusia merdeka," katanya.
Oleh karena itu, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Lesbumi NU, dan PMII Jatim mendesak pemerintah memberikan bantuan pada pengungsi Rohingya dan memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar yang tidak manusiawi.
"Indonesia harus menarik Dubes RI di Myanmar dan mendesak PBB untuk memberikan sanksi pada Myanmar serta mengajak pada semua umat beragama di Indonesia, termasuk umat Buddha untuk Solidaritas Tragedi Rohingya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
