REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Indonesia perlu melakukannya 'political engineering' dalam pembangunan ekonomi industri yang berorientasi jangka panjang.

"Sekalipun Indonesia telah memiliki semua jenis industri dari jenis ekstrakrif hingga berbasiskan teknologi tinggi, tapi dalam mengambil pilihan industri harus rasional. Dalam hal ini perlu dilakukan 'political engineering'," kata Yuddy dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Nasional Jakarta, Sabtu (23/5).

Political Engineering tersebut, kata Yuddy, perlu diusahakan pemerintah untuk menyatukan kesepakatan tentang rencana pembangunan ekonomi industri masa depan.

"Political engineering tersebut juga dilakukan dengan inisiatif pemimpin tertinggi pemerintahan untuk mengajak para pemimpin politik dan pemimpin pemerintahan lainnya dalam membuat kesepakatan," jelasnya.

Lebih lanjut, Yuddy mengatakan political engineeering diperlukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan terhormat di tengah pergaulan antar bangsa di dunia, dan memberikan kemakmuran seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.

Meski demikian, Yuddy mengungkapkan, industri yang dikembangkan bukan untuk mengejar ketertinggalan atau bertarung dengan negara-negara industri raksaksa dunia seperti Jepang, Amerika, Jerman, Canada, dan sebagainya.

"Namun Indonesia harus mengambil keputusan untuk mengembangkan industri yang memilii keunggulan komparatif. Industri ini harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli rakyat, perluasan lapangan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yang luas untuk menghasilkan devisa nasional sebesar-besarnya sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan," ujar Politikus Hanura tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika