REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa menjadi lokomotif terdepan dalam gerakan Reformasi pada 1998, guna menjatuhkan rezim Orde Baru. Demokratisasi dan kesejahteraan rakyat menjadi agenda utama yang disuarakan mahasiswa.
Kini setelah 17 tahun reformasi berjalan, dua tuntutan tersebut masih relevan untuk diperjuangkan. "Demokratisasi kita akui sudah berjalan di negeri ini dengan berbagai dinamikanya. Namun seiring perjalanan waktu, ada upaya kekuasaan untuk menunggangi demokrasi dengan kepentingannya sendiri," kata Sekjen Ikapol IISIP Jakarta, Edward Panggabean dalam siaran pers, Sabtu (23/5).
Sementara itu, Ketua bidang Politik Ikapol IISIP Zainal A Budiyono mengatakan, kekuasaan untuk menunggangi demokrasi, merupakan sebuah fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan menjadi gejala umum transisi demokrasi di dunia ketiga.
"Maka dari itu kami mengingatkan agar pemerintah benar-benar memegang prinsip demokrasi, yaitu kebebasan berpolitik dan penghargaan HAM," ujar Zainal
Dia menambahkan, apa yang kita lihat dengan perpecahan di partai politik saat ini adalah bagian dari adanya indikasi intervensi kekuasaan terhadap partai. Padahal partai seharusnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pemerintah.
"Karena dengan demikian check and balances akan tercipta secara utuh, sebagaimana yang diharapkan dalam masyarakat demokratis," ucapnya.
Zaenal menambahkan, kesejahteraan rakyat saat ini juga masih jauh dari harapan. Naiknya harga-harga bahan pokok, hilangnya subsidi BBM, tingginya inflasi dan jatuhnya nilai tukar rupiah diakui atau tidak, turut memukul perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas hidup rakyat.
"Dengan berbagai tantangan di atas, Presiden Joko Widodo tidak bisa terus hanya mengandalkan popularitas untuk menjawab ekspektasi publik yang tinggi," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
