REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Myanmar menyambut baik tawaran kerja sama dari Indonesia untuk pembangunan negara bagian Rakhine yang inklusif (terbuka) dan tidak diskriminatif.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan hal tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan yang berhasil dicapai dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Naw Pyi Taw, Myanmar, Kamis lalu.

Negara bagian Rakhine merupakan asal para pengungsi Rohingya yang saat ini menjadi pembahasan global karena sekitar 7.000 orang masih terkatung-katung di atas kapal di laut kawasan ASEAN.

Pemerintah Indonesia menegaskan isu tersebut bukan hanya masalah Indonesia--yang saat ini telah menampung 1.700 pengungsi di Aceh Utara, atau pun ASEAN saja, namun masyarakat internasional harus mendorong penyelesaiannya yang melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan.

Oleh karena itu, dalam kunjungan ke Myanmar, Menlu Retno secara khusus menyampaikan kepada pemerintah negara yang menjadi negara asal pengungsi Rohingya tersebut untuk bersama-sama mencari solusi jangka panjang.

Selain pembangunan Rakhine yang inklusif dan non-diskriminatif, pemerintah Myanmar juga sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara kawasan dalam pemberantasan perdagangan manusia yang menjadi aspek lain dari akar masalah isu migrasi manusia yang tak lazim tersebut.

Pemerintah Myanmar juga akan memerintahkan Kedutaan Besarnya untuk segera melakukan kunjungan konsuler ke tempat-tempat penampungan para pengungsi yang saat ini berada di Aceh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika