Jumat 22 May 2015 13:31 WIB

Presiden Kaji Pembentukan Holding BUMN Pelabuhan

Rep: Andi Nurroni/ Red: Satya Festiani
Pekerja menaikkan sapi bakalan yang diimpor dari Australia ke atas truk di kawasan Pelabuhan PT. Pelindo II, Tanjung Priok.  (ilustrasi)
Foto: Antara/Rosa Panggabean
Pekerja menaikkan sapi bakalan yang diimpor dari Australia ke atas truk di kawasan Pelabuhan PT. Pelindo II, Tanjung Priok. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Salah satu pekerjaan rumah Pemerintahan Joko Widodo dalam pembangunan sektor industri adalah meningkatkan kualitas indeks pengangkutan logistik atau logistics performance index (LPI). LPI Indonesia yang rendah dinilai merupakan penyebab lambatnya pertumbuhan industri.

Demi menggenjot perbaikan LPI, Pemerintah berencana membuat sisitem logistik nasional yang terintegrasi. Berkenaan dengan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penyatuan BUMN kepelabuhanan di bawah satu induk perusahaan atau holding company.

"Saya sudah sampaikan ke Pelindo I, II, III, IV bahwa kerja kita terintegrasi, dan akan kita bangun satu sistem logistik yang diopersikan dari satu tempat, tidak sendiri-sendiri. Saya sudah menghitung biaya logistik kita bisa tinggal separuh atau sepertiganya. Sekang masih sangat mahal dibandingkan negara tetangga," ujar Jokowi kepada wartawan, seusai meresmikan Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya, Jumat (22/5) pagi.

Menurut Jokowi, saat ini pemerintah tengah menghitung potensi dan kelemahan penyatuan keempat PT Pelindo. "Untung dan ruginya masih diproses, apakah perlu holding atau hanya perlu sinergi antar Pelindo. Tapi yang jelas sistem harus satu," ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan, keempat PT Pelindo saat ini menjadi tulang punggung dalam upaya perluasan pelabuhan di Indonesia. Untuk mempercepat pertumbuhan pelabuhan di seluruh Indonesia tanpa membebani APBN, menurut Jokowi, keempat PT Pelindo didorong untuk menarik investasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement