REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS) Guspiabri Sumowigeno mengatakan selain pemerintah Myanmar, tokoh politik Aung San Suu Kyi harus berperan dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingnya.
"Saya melihat bahwa semua pihak di Myanmar harus ikut bertanggungjawab, bukan hanya rezim penguasa Myanmar tetapi juga tokoh politik Aung San Suu Kyi yang digadang-gadang dunia internasional sebagai pahlawan HAM dan demokrasi," katanya di Jakarta, Jumat (22/5).
Ia mengatakan pertemuan darurat di Kuala Lumpur (20/5), antara para Menlu Thailand, Indonesia dan Malaysia, untuk sementara masalah pengungsi Rohingya sepertinya ada jalan keluar. Terutama untuk mereka yang mengalami kesulitan di lautan.
Tetapi, solusi final atas masalah ini ada ditangan Myanmar sendiri, bukan ditangan negara lain yang dibanjiri ribuan pengungsi Rohingya. Faktanya, pengungsi Rohingya melarikan diri dari tekanan politik dan sosial-ekonomi yang dibuat Myanmar.
Aung San Suu Kyi lanjut Guspi sebagai pemegang Nobel Perdamaian, seharusnya punya posisi kuat di Myanmar. Ia potensial menjadi pilar strategis bagi penyelesaian persoalan Rohingya. Namun tokoh ini mengambil jarak terhadap isu ini dan hal ini patut dipertanyakan semua pihak.
"Sudah lama Aung San Suu Kyi dikenal enggan bertindak untuk mendorong perbaikan sikap politik domestik Myanmar terkait etnis Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine," ujarnya.
Sikap diam Aung San Suu Kyi ini patut dikecam. Ketokohannya dibidang HAM dan demokrasi ternyata tidak otentik dan mungkin penokohannya hanyalah politis belaka. Menurut Guspi perubahan politik di Myanmar merupakan inti skema penyelesaian masalah Rohingya ini.
Tekanan internasional yang dialamatkan pada Indonesia untuk menyelesaikan persoalan ini tidak tepat sama sekali. "Ini adalah momen mempertanyakan legitimasi moral pemegang hadiah Nobel Perdamaian beserta semua panitia yang memilihnya," katanya.
Sikap Myanmar yang terus mengingkari suku Rohingya sebagai warga negara Myanmar, akan berkonsekensi pada pandangan warga Indonesia mengenai integritas wilayah negara Myanmar.
"Kalau mereka tidak diberikan kewarganegaraan Myanmar, seharusnya mereka harus boleh membuat negara sendiri di wilayah yang didiami sejak berabad lalu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika