REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Golkar berharap islah. Sekertaris J-enderal (Sekjen) Idrus Marham, meminta supaya kepengurusan Golkar Agung Laksono menghormati keputusan hukum yang sudah diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Idrus mengatakan, upaya islah antara elite munas Bali dan Ancol selama ini memang tersendat. Tapi, dengan adanya putusan pengadilan, semestinya membuka islah babak baru.
"Semenjak putusan keluar kesepakatan dari kami agar diambil langkah islah," kata dia, di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (21/5).
Pun dikatakan dia, dua pihak sebetulnya menghendaki agar siapa pun yang dimenangkan lewat pengadilan, tidak melupakan kepengurusan tandingan. Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), dikatakan Idrus, sebagai pemprakarsa islah babak baru kali ini. Islah harus dilakukan mengingat Pilkada serentak 2015.
Idrus mengungkapkan, kepengurusan Golkar versi PTUN, sudah menjajaki untuk mencari sosok mediasi kedua kubu. Dikatakan dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dipercaya mampu menengahi dua kubu bertikai. Inisiatif JK pun ada.
Ketika, PTUN Jakarta, pada Senin (18/5) mengeluarkan putusan, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, diceritakan Idrus bertemu dengan kepengurusan Golkar ARB.
"JK sudah sampaikan ke Agung untuk dibicarakan tindak lanjut islah," ujar dia.
PTUN Jakarta, pada Senin (18/5) memutuskan untuk membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol. Putusan tersebut juga memerintahkan agar Menkumham Yasonna Laoly mencabut keberlakuan SK tersebut.
Adanya keputusan itu, menguatkan posisi ARB untuk kembali memimpin Golkar. Sebab, PTUN juga memutuskan untuk mengembalikan kepengurusan Golkar yang sah berdasarkan hasil munas Pekan Baru 2009. Itu artinya komposisi kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan ARB, dengan wakilnya Agung, dan Idrus sebagai Sekjen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika