REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Maraknya peredaran beras sintetis atau beras plastik di pulau Jawa membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bergerak cepat mengantisipasinya. Salah satunya, memanggil instansi terkait untuk peredaran beras, Bulog Divisi Regional (Divre) Sumsel.
“Pemerintah provinsi akan memanggil Bulog Divre Sumsel untuk berkoordinasi dan mengetahui sampai sejauh mana kebenaran isu adanya beras sintetis atau beras plastik yang beredar di masyarakat. Kita akan tanya ke Bulog apakah benar di Sumsel juga sudah masuk beras palsu tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Mukti Sulaiman, Rabu (20/5).
Kepada wartawan Mukti Sulaiman menjelaskan, Pemprov Sumsel melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan melakukan inspeksi memantau langsung tentang kebenaran informasi peredaran beras palsu atau beras plastik tersebut.
“Sebagai daerah yang merupakan lumbung beras kemungkinan masuknya beras sintetis ke Sumatera Selatan sangat kecil peluangnya. Saat ini beras lokal cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan, bahkan kita suplai beras ke daerah tetangga,” kata Mukti Sulaiman.
Sementara di tempat terpisah, kepada wartawan anggota DPRD Sumsel Meilinda meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel juga yang berada di kabupaten dan kota untuk melakukan pemantauan dan monitoring peredaran beras yang dimaksud ke seluruh pasar.
Anggota DPRD dari Partai Nasdem tersebut mengungkapkan tentang peluang beredarnya beras sintetis di Sumsel sangat kecil karena daerah ini merupakan salah satu lumbung pangan di Indonesia.
“Sebagai lumbung pangan produksi beras Sumsel masih cukup untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Berarti pula impor beras ke Sumsel saat ini belum diperlukan. Beras sintetis tersebut diduga merupakan beras impor,” ujarnya.