REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tirta Gemah Ripah, tengah menginar proyek sistem penyediaan air minim (SPAM) Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang. Potensi pasar air minum di daerah ini, dinilai cukup tinggi.
Untuk itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendorong BUMD PT Tirta Gemah Ripah untuk mengambil peran dalam proyek SPAM tersebut. Kata dia, proyek ini bisa memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat di Kabupaten Indramayu, Sumedang, dan Majalengka.
“Kami sedang menyiapkan proyek SPAM dan pengairan, di luar PLTA,” ujar Heryawan, Selasa (19/5). Meskipun sejumlah persiapan tengah dilakukan, tapi pihaknya belum secara khusus meminta PT Tirta Gemah Ripah untuk masuk dalam proyek tersebut.
Pasalnya, kata Heryawan, BUMD itu baru saja masuk dalam proyek SPAM Jatiluhur dengan jatah saham 25 persen. “Proyek SPAM butuh triliunan rupiah. Kalau dari APBD, kita duitnya nggak ada,” katanya.
Meski terbentur oleh permodalan yang sangat besar, namun pihaknya harus terlibat dalam proyek SPAM Jatigede. Menurutnya, hal ini dimungkinkan karena peraturan yang ada menyebutkan bahwa BUMD atau BUMN bisa masuk mengelola SPAM. “Karenanya, BUMD kita harus tetap ikut. Biar sama-sama memiliki, //kan// enak,” katanya.
Namun, dikatakan gubernur, bila BUMD pemprov sulit memenuhi kebutuhan pendanaan sendirian, maka jalan kongsi dengan menggandeng BUMN bisa dilakukan. Hal ini, sudah dibuktikan dalam proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan menggandeng PT Angkasa Pura II sebagai pemegang saham mayoritas. “Kolaborasi seperti ini bisa dilakukan,” katanya.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jabar Eddy M Nasution mengatakan, proyek SPAM akan tetap ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Menurutnya, Waduk Jatigede sudah mengalokasikan kebutuhan air untuk SPAM sebanyak 3.500 liter per detik. “Sangat cukup mengairi tiga wilayah,” katanya.
Menurut Edi, proyek SPAM Jatigede tidak melulu mesti melewati proses lelang. Pasalnya, aturan yang ada sudah memungkinkan BUMD dan BUMN mengambil alih.
Provinsi juga diberi keleluasaan untuk mengelola SPAM jika mampu secara pendanaan. “Bisa saja provinsi dikasih izin oleh kementerian untuk mengelola,” katanya.
Eddy mengatakan, begitu penggenangan selesai akhir 2015 ini, maka proses persiapan SPAM sudah bisa dilakukan. Pihaknya memastikan, pasar yang lebih luas lagi dari proyek SPAM ini dengan tak hanya melayani kawasan //aerocity// Kertajati. Melainkan, ada tiga daerah yang bisa dialiri Jatigede yakni Indramayu, Sumedang dan Indramayu. “Kebutuhan untuk bandaranya sendiri sudah ada sistemnya, Cuma kebutuhan //aerocity// memang besar,” katanya.
Meski prospektif, Eddy menilai, keterlibatan BUMD milik provinsi harus menggandeng pembiayaan dari pihak lain. Menurutnya, biaya termahal adalah pembuatan pipanisasi yang cukup panjang dari Jatigede dengan nilai investasi bisa mencapai triliunan rupiah.
“Jatigede itu, puncaknya bisa mencapai 7.000 liter per detik. Saat ini, ada 62 ribu hektare lahan di Indramayu dan Majalengka yang belum terairi. Kalau Jatigede selesai itu bisa terpenuhi,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika