Selasa 19 May 2015 07:17 WIB
Muslim Rohingya

Soal Pengungsi Rohingya, Myanmar Perlu Mendapat Sanksi Tegas

Rep: c83/ Red: Esthi Maharani
Sejumlah imigran etnis Rohingya, Myanmar dan Bangladesh dibantu personel TNI dan Polri mengangkat barang bantuan warga, ketika dilakukan proses pemindahan dari penampungan sementara, Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, Senin (18/5).
Foto: Antara/Irsan Mulyad
Sejumlah imigran etnis Rohingya, Myanmar dan Bangladesh dibantu personel TNI dan Polri mengangkat barang bantuan warga, ketika dilakukan proses pemindahan dari penampungan sementara, Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, Senin (18/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah Aceh yang menjujung tinggi nilai kemanusiaan dengan menampung sekitar 500 pengungsi Rohingya di Aceh.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Indonesia perlu melakukan inisiatif untuk mendorong sanksi tegas terhadap Myanmar karena melakukan pembersihan etnis dan melanggar konvensi HAM PBB terhadap pengungsi Rohingya.

"Mereka terusir dari Myanmar karena perlakuaan buruk pemerintah Myanmar yang tidak mengakui mereka sebagai warga negara," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Republika, Senin (18/5).

President Religion for Peace Youth Interfaith Network (RfP-APYIN) ini menjelaskan, Indonesia juga harus mendesak negara-negara ASEAN untuk mencabut keanggotaan Myanmar di ASEAN serta memboikot Myanmar secara politik dan ekonomi. Ini dikarenakan kejahatan HAM yang dilakukan negara tersebut terhadap pengungsi Rohingya.

Ia menambahkan, penolakan yang ditunjukan negara Australia, Malaysia, thailand dan negara lainna terhadap pengungsi Rohingya membuat  mereka terdampar dan banyak yg meninggal dunia dilautan. Ini menunjukan, negara-negara tersebut abai terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement