REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Pilkada serentak diharapkan menjadi salah satu jalan untuk efisiensi anggaran di Pilkada. Sebab itu, DPR dan Pemerintah sepakat agar pelaksanaan pilkada langsung da serentak dapat direalisasi mulai akhir tahun 2015 ini.

Namun fakta dilapangan, justru anggaran Pilkada di APBD membengkak 3 kali lipat. Sebab itu, DPR RI akan menggelar rapat konsultasi bersama Presiden terkait pelaksanaan pilkada serentak ini. Wakil ketua komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, ada beberapa penyebab membengkaknya anggara Pilkada serentak ini.

"Pertama, proses Pilkada memakan waktu lebih lama, sebab, masa sengketa masuk dalam tahapan pilkada," kata dia di kompleks parlemen, Senin (18/5).

Kedua, imbuh Riza Patria, petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertambah dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini membuat biaya operasional bertambah. Ketiga, biaya sosialisasi dalam pilkada serentak ini dibebankan pada pemerintah daerah melalui APBD. Jadi, kata dia, tidak boleh lagi calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU membuat atau memasang baliho.

Semangat dari aturan ini adalah untuk menjaga netralitas dan menjaga kuantitas kampanye menjadi seimbang antara satu calon dengan calon lainnya. Selanjutnya, penyebab membengkaknya anggaran pilkada serentak menurut politikus partai Gerindra ini adalah anggaran yang berbeda-beda di daerah.

Misalnya, ada kepala daerah incumbent yang ingin maju lagi dalam pilkada akan memberikan anggaran lebih besar pada KPU, sedangkan yang bukan incumbent justru memberikan anggaran di APBD di bawah anggaran yang diperlukan oleh penyelenggara.

"Jadi, kita menilai harus ada standardisasi anggaran dari APBD, sudah disampaikan ke Mendagri," imbuh Riza Patria.

Ikuti Whatsapp Channel Republika