REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi pada Triwulan I, mencapai 51.701 ton. Realisasi di beberapa daerah, bahkan sudah mencapai 52 persen dari kuota yang diberikan.
Kepala Sub Bagian Evaluasi Pemanfaatan Sarana, Efdil Anshar mengatakan, realisasi pada masing-masing kabupaten/kota beragam. Sebab, penyaluran bergantung kepada masa pemupukan dan waktu tanam masing-masing daerah.
“Sangat dimungkinkan adanya perbedaan jumlah realisasi masing-masing kabupaten/kota. Karena di Sumbar musim tanam dan panen kita juga tidak serentak,” kata dia di Padang, Senin (18/5).
Ia mencontohkan, realisasi Triwulan I pada Kota Bukittinggi sudah mencapai 52,47 persen atau setengah dari kuota kebutuhan. Menurutnya, hal itu karena pada Januari – Mei, sudah memasuki masa pemupukan. Sehingga, kebutuhan pupuk menjadi besar. Namun, setelah masa pemupukan selesai, kebutuhan akan kecil dan realisasinya juga berkurang.
Namun, Efdil menuturkan, ada sejumlah daerah yang tidak mengajukan kuota pupuk bersubsidi pada Triwulan I. Seperti, Sawahlunti dan Mentawai. Menurut dia, salah satunya karena daerah tersebut belum memasuki masa pemupukan.
Selain itu, Efdil menjamin tidak akan ada permainan dalam distribusi pupuk bersubsidi di lapangan. Mengingat kuota yang dialokasikan, kata dia, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.
Efdil tidak membantah masih adanya permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi ini terutama dalam administrasi yang dilakukan.
"Lemahnya administrasi ini berdampak kepada tidak tercatatnya secara maksimal jumah pupuk yang telah disalurkan ke kabupaten/kota," tutur Efdil menambahkan.