REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika berlandaskan perhitungan yang obyektif berkaca pada harga minyak dunia dan nilai dolar, seharusnya pemerintah segera melakukan penyesuaiam harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dipengaruhi kepentingan politik pencitraan.
"Penyesuaian harus tetap dilakukan jika memang secara obyektif perlu," kata Pengamat Energi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies Marwan Batubara dihubungi pada Jumat (15/5). Ia khawatir pembatalan disulut ketakutan Presiden Jokowi akan rencana demonstrasi yang kabarnya akan berlangsung pada 20 Mei mendatang.
Marwan juga menyatakan keprihatinannya akan nasib Pertamina yang kerap dikritik tak bisa bangun kilang ataupun mengembangkan bisnis, padahal posisinya kerap dicampuri kepentingan politik pemerintah. Makanya, untuk menjamin tidak ada penyelewengan, transparansi publik dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM mutlak dilakukan.
Di samping itu, untuk menjaga agar pasokan minyak tersedia dengan aman, margin badan usaha Pertamina tak boleh dikurangi menjadi empat persen. "Itu saja, dengan empat persen sudah tidak membuat Pertamina //survive//, apalagi kalau kita mau membangun tangki-tangki cadangan," tuturnya.
Sementara itu dari kalangan pemerintah, Direktur Jendral Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiraatmadja Pudja telah memastikan penundaan kenaikan BBM non subsidi untuk dievaluasi lebih detail dan mendalam. "Ini untuk semua jenis BBM, tidak hanya pertamax, supaya lebih transparan untuk masyarakat," katanya.
Sebelumnya, pada Kamis (14/5) ia juga menyebut pemerintah belum akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Sebab, pemerintah masih mencermati fluktuasi harga minyak dunia dan kurs, serta mempertimbangkan rekomendasi Komisi VII tentang evaluasi harga BBM bersubsidi.
"Harga premium subsidi untuk periode May-Juni 2015 tidak akan naik," kata dia. Meski harga BBM di Indonesia mengacu pada MOPS dan mengikuti harga pasar global, tapi ia memastikan untuk yang masih bersubsidi seperti solar dan premium harganya masih tetap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika