REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Agus Tony Poputra mengatakan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan ke depan akan semakin sulit.
"Ini disebabkan menyusutnya sumber daya alam tak terbarukan secara dramatik akibat eksploitasi berlebihan," kata Agus di Manado, Ahad (17/5). Kondisi demikian juga dialami sumber daya alam terbaharukan, di mana konsumsi jauh melampui produksi. Oleh sebab itu, butuh usaha yang lebih kreatif untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
Untuk mencegah bencana demografi, pemerintah dan elit politik perlu melakukan serangkaian tindakan. Pertama, katanya, menghasilkan kebijakan yang komprehensif dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, bukannya mengedepankan ego kelompok ataupun pribadi.
Oleh sebab itu, kebijakan yang bersifat parsial perlu dievaluasi kembali dan diintegrasikan. Apabila kebijakan tersebut tidak dapat diintegrasikan serta merugikan unit pemerintah yang lain dan mereduksi lapangan kerja, maka harus segera dibatalkan agar tidak menimbulkan kerugian yang berlarut.
Kedua, katanya, pemerintah dan elit politik perlu mendorong kemandirian ekonomi. "Setiap investasi asing seharusnya memiliki mitra lokal yang cukup setara, tidak sekedar sebagai pelengkap," jelasnya. Di sini dibutuhkan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi mitra setara terhadap investor asing.
Ketiga, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang tegas yang berpihak kepada tenaga kerja domestik. Kebijakan dimaksud di antaranya mewajibka?n perusahaan asing maupun domestik untuk memberikan porsi terbesar bagi tenaga kerja domestik.
Kebijakan itu harus didukung dengan peningkatan ketrampilan tenaga kerja domestik. Itu diimplementasikan lewat pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK). Demikian juga, perlu penguatan dan penyebaran pendidikan kejuruan di daerah di mana disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
Keempat, perlu dilakukan pembenahan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk sumber daya pertambangan, dibutuhkan kebijakan untuk mendorong "hilirisasi" lebih jauh.
Ini tidak sekedar memperbesar nilai tambah dalam negeritetapi juga memperlambat eksploitasi sumber daya karena perusahaan akan menjaga kesinambungan bahan baku industri pengolahannya.
Di sisi lain, untuk sumber daya alam terbaharukan seperti kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan, perlu langkah untuk meningkatkan produksi termasuk pengolahannya serta meningkatkan efisiensi penggunaannya.
Kelima, program untuk mengatasi kemiskinan yang dibuat seharusnya membuat penerimanya mandiri, bukannya semakin tergantung kepada pemerintah. Pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, terbatasnya peluang berusaha, tidak produktif lagi (lansia) atau belum produktif (anak yatim piatu) dan kemalasan.
Program mengatasi kemiskinan seharusnya disesuaikan dengan tiap penyebab kemiskinan, tidak harus seragam.
Sekali lagi, fakta yang ada saat ini memperlihatkan Indonesia cenderung akan menghadapi bencana demografi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika