REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar akan menegur kepala daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.
Lantaran keterlambatan penandatanganan tersebut membuat pelaksanaan Pilkada serentak di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu terancam ditunda.
"Ya, nanti kita tegur kepala daerahnya kenapa belum ada NPHD tadi. Nanti bisa-bisa kita ditegur Presiden," ujar Deddy yang akrab disapa Demiz, Rabu (13/5).
Demiz mengatakan, masalah anggaran seharusnya tidak perlu menjadi persoalan dalam persiapan Pilkada. Menurutnya, anggaran pilkada telah direncanakan sejak jauh-jauh hari sehingga seharusnya tak menjadi masalah.
"Anggaran jangan jadi halangan, kan sudah direncanakan. Kalau kurang duit kan bisa ngomong," katanya.
Demiz mengatakan, ia akan berkomunikasi dengan KPUD dan KPU Jabar untuk mengetahui secara persis dimana letak masalah terkait anggaran ini.
"Nanti kita tanya ke KPUD Jabar seperti apa masalahnya. Kalau anggaran nggak cair kan terlalu," katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, tiga kabupaten yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupten Bandung belum melaksanakan penandatanganan NPHD. Padahal itu merupakan dasar penganggaran pilkada.
"Kami mengingatkan agar ketiga kepala daerah tersebut untuk segera melakukan penandatangan NPHD," katanya.
Menurut Yayat, kalau sampai tanggal 18 Mei belum tersedia anggaran dan belum melaksanakan tanda tangan, ia akan mengintruksikan kepada KPU di masing-masing untuk menghentikan tahapan penyelenggaran pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika