REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sekertaris Daerah Provinsi Sumatra Barat (Sekda Sumbar), Ali Asmar menyebut selama ini pemerintah daerah mengalami kekurangan dana.
"Dari sisi butuhnya untuk pembangunan di Sumbar, jelas kekurangan dana kita," kata dia kepada Republika, Selasa (12/5).
Dikatakannya, selama ini dalam satu tahun, APBD Sumbar hanya berkisar Rp 4 triliun. Hampir setengahnya, ujar Ali, berasal dari PAD.
Sebelumnya, para gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak meminta dana tambahan sebesar Rp 1 triliun untuk diberikan di setiap provinsi.
Keinginan tersebut, bermula dari rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggelontorkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dana sebesar itu, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
"Itu sudah disiapkan oleh kepala Bappeda. Kalau kita kebijakan, inikan peluang, tentunya daerah menyiapkanlah," tuturnya.
Sebab, lanjutnya, daerah, seperti Sumbar sangat membutuhkan dana-dana dari pusat. Ia menyebut, PAD di Sumbar, tidak sebesar provinsi lainnya di Sumatra.
Ia mengatakan, jika dana Rp 1 triliun tersebut cair, akan digunakan untuk pembangunan fisik. Terutama, infrastruktur seperti, jalan, jembatan, dan jalan tol.
"Kemudian ada program kita soal jalan tol, sampai sekarang belum bisa terealisasi. (Karena) keterbatasan dana," ujar Ali.
Selain itu, katanya, uang tersebut juga akan digunakan untuk sarana dan prasarana pangan. Luasnya hamparan bidang pertanian di Sumbar, namun masih kesulitas dalam irigasi. Dana tersebut, akan digunakan untuk membuat irigasi-irigasi baru untuk beberapa area yang belum terairi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika