Rabu 13 May 2015 09:17 WIB

Meredup Pascaeeformasi, Program Transmigrasi akan Dihidupkan Lagi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendiskusikan persoalan kawasan pedesaan tak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan transmigrasi. Pasalnya, jejak sejarah transmigrasi di Indonesia sempat menorehkan tinta emas dengan keberhasilannya menciptakan desa-desa baru pada era presiden Suharto. Bahkan, memiliki andil besar terbentuknya dua provinsi baru di Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menjelaskan, program transmigrasi memang diakui sempat meredup pasca-Reformasi. Karena itu, pada masa kepemimpinannya, Marwan bertekad untuk menghidupkan kembali program transmigrasi.

"Jejak transmigrasi ini penting, transmigrasi berhasil menciptakan 13 ribu desa, 3 ribuan kecamatan, 144 kota hasil transmigrasi, dan dua provinsi hasil transmigrasi," ujar Marwan dalam diskusi dengan tema 'Rancangan Normatif dan Praktik Empiris Pembangunan Kawasan Pedesaan' di Jakarta dalam siaran pers, Selasa (12/5).

Marwan mengaku mempunyai kiat-kiat khusus untuk menghidupkan program transmigrasi. Salah satunya, dengan menempatkan para transmigran di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia yang selama ini tidak tergarap.

"Ini sedang kita canangkan platform baru untuk transmigrasi di daerah perbatasan dan pulau terluar. Selain itu, juga ditargetkan 9 juta hektare lahan untuk transmigrasi," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Program transmigrasi, menurut Marwan, juga akan meninjau kembali data-data untuk kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Mengingat, selama ini, kategori pembangunan daerah tertinggal masih berbasis kabupaten." Kalau merujuk data yang ada sekitar 122 kabupaten. Kalau kita dalami lagi lebih 200-an kabupaten yang tertinggal," ujarnya.

Marwan menginginkan adanya keseimbangan antara pembangunan yang adai di desa dengan pembangunan masyarakat yang ada di kota. "Karena di situ indek pembangunan masih rendah dan disparitasnya masing menganga dari desa sama di kota. Ketersedian listrik sekitar 15 ribu desa masih belum teraliri listrik, akses komunikasi dan infrastruktur masih lemah," tandasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement