Senin 11 May 2015 17:25 WIB

Pemerintah akan Bangun 74 Ribu TV Desa

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dan Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto.
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dan Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) dan PT Elnet Media Karya menandatangani nota kesepahaman membangun TV Desa untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Penandatanganan dilakukan Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dan Direktur Utama PT Elnet Media Karya, Adhi Joenanto di gedung Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Dalam sambutannya Marwan mengungkapkan, hingga saat ini, hanya 40 persen warga negara Indonesia yang dapat menangkap siaran televisi nasional. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi yang cukup signifikan antara masyarakat kota dan desa di Indonesia. "Terutama dalam menyerap informasi yang menyangkut program-program pemerintah pusat," kata Marwan.

Dalam praktiknya, masyarakat desa, daerah tertinggal, dan perbatasan justru lebih banyak menyerap informasi yang datang dari negara tetangga. "TVRI sekalipun tidak sampai ke daerah perbatasan, atau terluar. Akibatnya masyarakat di sana lebih sering menyerap informasi dari negara tetangga, sehingga mudah sekali dihasut," ujar Marwan.

Kondisi tersebut, menurut politikus PKB tersebut, sangat memprihatinkan, sebab secara tidak langsung kesenjangan informasi ini dapat melunturkan rasa nasionalisme warga desa. Untuk itu, Marwan menyambut baik program membangun Layar Desa yang digagas PT Elnet Media Karya di 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia.

"Program ini sangat baik. Program Layar Desa, atau TV desa ini murni peran swasta, tidak menggunakan APBN," tegas Marwan. Bahkan, ia menilai, layar desa dapat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sosialisasi mengenai Nawa Cita. "Kementerian desa akan jadi motor penggerak utama infomrasi di desa-desa."

Dalam kesempatan yang sama, Adhi mengungkapkan, kesenjangan informasi yang dialami masyarakat desa sering menimbulkan asimetris informasi antara warga desa dengan pembuat kebijakan. "Bahkan asimetris informasi antara warga desa dan kota juga," ungkap Adhi.

Keterbatasan informasi itu lah yang kerap membuat peluang pemberdayaan ekonomi di desa menjadi terhambat. Adhi memaparkan, secara teknis Layar Desa tersebu akan dibangun di setiap balai desa di seluruh Indonesia.

Setiap balai desa akan mendapatkan satu paket layar berukuran 3x4 meter, parabola, decoder, in focus, dan perangkat audio. "Sengaja program ini dibangun di balai desa, agar menjadi ajang bagi warga desa untuk sering-sering berkumpul," imbuh Adhi.

Materi siaran desa akan dipancarkan melalui satelit (palapa) yang berisi tentang sosialisasi program pemerintah, tata cara pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan, penyuluhan hukum, sampai informasi tentang peluang bisnis.

"Bahkan ada ajang pencarian bakat warga desa di bidang olahraga, seni, dan pendidikan. Termasuk menayangkan film-film nasional," sebut Adhi. Selain itu, Layar Desa juga dapat menjadi media interaktif bagi pemerintah pusat dan warga desa, serta antar warga. "Layar Desa akan banyak manfaatnya untuk menggali potensi warga desa," katanya.

 

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement