REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dilakukan Poltracking Institute menunjukkan sebanyak 48,5 persen publik tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa 41,8 persen masyarakat setuju dengan wacana perombakan Kabinet Kerja.
Pengamat politik dari Poltracking Insitute Hanta Yudha mengatakan, presiden harus memperbaiki kinerja pemerintah untuk kembali meningkatkan kepuasan publik.
"Perlu letupan politik untuk memenuhi kebutuhan publik. Harus ada program anggaran yang langsung dirasakan publik," kata Hanta dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Hanta mengatakan, perlu program jangka pendek untuk merealisasikan Nawa Cita yang dampaknya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah pun, lanjutnya, perlu memperbaiki komunikasi politik untuk menyampaikan program tersebut kepada masyarakat.
Ia menyebutkan, mungkin saja, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan jangka pendek untuk 'menyelamatkan' masyarakat. Namun, lanjutnya, karena komunikasi politik yang tidak berjalan baik, maka program tersebut tidak diketahui oleh publik.
"Mungkin perlu juga evaluasi komunikasi pemerintahan terhadap publik oleh istana. Di era pak Harto, ada Pak Harmoko yang saat itu sampai harga cabe keriting saja dijelaskan pada publik," ujarnya,
Menurut Hanta, dibutuhkan komunikasi politik yang terintergal antar kementerian, selain komunikasi politik ke partai politik, parlemen, dan lain-lain. Ia pun menilai komunikasi politik adalah hal yang lebih penting untuk diperbaiki dibanding melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
"Jadi soal reshuffle nomor 3,4,5,6 mungkin untuk dilakukan. Yang terpenting meningkatkan komunikasi politik. Reshuffle hanya instrumen yang merupakan hak prerogatif presiden," kata Hanta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika