Sabtu 09 May 2015 16:35 WIB

YLKI: Pengaduan Layanan Masyarakat di Indonesia Masih Rendah

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ani Nursalikah
 Petugas Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan memeriksa label SNI (Standar Nasional Indonesia) pada mainan anak yang dijual di Pasar Gembrong, Jakarta, Rabu (10/12).(Antara/Rosa Panggabean)
Petugas Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan memeriksa label SNI (Standar Nasional Indonesia) pada mainan anak yang dijual di Pasar Gembrong, Jakarta, Rabu (10/12).(Antara/Rosa Panggabean)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingkat aduan pelayanan masyarakat di Indonesia masih terhitung rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo mengatakan pengaduan masyarakat tersebut sebenarnya dapat berpengaruh pada perubahan layanan.

"Kami mendorong pengaduan oleh masyarakat, membangun habit (kebiasaan) masyarakat mengadu, karena budaya pengaduan di Indonesia masih kecil dibandingkan di luar negeri," ujar Sudaryatmo dalam forum dialog konsumen 'Membedah pelayanan BPJS Kesejahatan' di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/5).

Ia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun YLKI dalam bulan pengaduan BPJS Kesehatan Februari-Maret 2015 terkumpul pengaduan sebanyak 54 konsumen. Dari jumlah tersebut presentase kategori yang diadukan paling banyak terkait pelayanan penyelenggara kesehatan sebanyak 58 persen, 29 persen untuk BPJS dan 13 persen untuk informasi.

Padahal katanya, pengaduan itu menjadi hal yang penting bagi lembaga pelayanan berbenah diri memperbaiki pelayanan. Ia menekankan agar pengaduan tersebut segera ditindaklanjuti penyedia layanan tersebut.

"Harusnya setiap rumah sakit punya penanganan keluhan untuk menampung masalah dan bagaimana penyelesaiannya. Nah YLKI menangani yang nggak bisa diselesaikan," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement