REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengingatkan Polri untuk membaca sinyal yang diberikan KPK saat mewacanakan perekrutan penyidik dari perwira TNI. Menurut dia, wacana tersebut masih terlalu dini untuk dilakukan.
“Secara konstitusi dan hukum ketatanegaraan, wacana itu sulit dipenuhi. Kami memandang wacana ini hanya sebagai sinyal saja. Bukan sebagai wacana yang langsung bisa diterapkan,” paparnya saat dihubungi ROL, Jumat (8/5).
Sinyal yang dimaksud pihaknya adalah keprihatinan terhadap proses peradilan kasus korupsi yang seolah terus-menerus mendapat intervensi dari Polri. Selain oleh KPK, keprihatinan menurut dia juga diungkapkan oleh TNI.
“Adanya kesediaan sebaiknya dipandang bukan dari segi politik, tetapi keprihatinan terhadap kondisi yang ada. Polri mestinya memperhatikan kondisi ini dan lebih berhati-hati dalam bertindak,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, wacana perekrutan anggota TNI untuk menjadi penyidik di KPK berkembang setelah penyidik KPK, Novel Baswedan, ditahan oleh kepolisian, pekan lalu. Sementara, panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengakui bahwa pihaknya telah diminati secara langsung oleh KPK untuk mengisi jabatan di KPK. Jabatan sekretaris jenderal (sekjen) KPK tersebut ditawarkan kepada anggota TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
