REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta M Jadul Maula mengungkapkan, Kesultanan Mataram sejak dibangun pertama kali menggunakan prinsip dasar kekaisaran. Jadi, lanjut dia, Sultan yang memimpin kekaisaran tersebut harus lah seorang laki-laki.
Jadul memaparkan, Penobatan GKR Pembayun sebagai Putri Mangkubumi yang berarti pengangkatan sang putri menjadi putri mahkota ini kontra dengan alamnya. Sebab, sejak dulu sudah ada semacam perjanjian dengan alam di mana alam di Jawa itu feminim yang disimbolkan dengan Ratu Laut Kidul.
“Jadi pasangannya Sultan sebagai penjaga keseimbangan itu harus laki-laki. Karena kalau sultannya perempuan itu akan terjadi ketidakseimbangan dan menimbulkan gangguan,” kata dia kepada ROL, Jumat (08/05).
Gangguan yang datang, lanjut dia, akan ada ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakatnya juga ketidakseimbangan di dalam alamnya. Jadul berpendapat, Sabda Raja akan merubah itu semua secara radikal, itu pula yang menimbulkan reaksi keras baik dari masyarakat atau pun dari internal keraton.
Sebelumnya, Sri Sultan mengeluarkan 5 sabda yakni, pertama, penyebutan Buwono diganti menjadi Bawono. Kedua, kata Khalifatullah dalam gelar Sultan 'Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat' dihilangkan.
Ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. Keempat, mengubah perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, atau terakhir menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
