REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan sendiri terkait rencana perombakan susunan (reshuffle) Kabinet Kerja. Banyak kabar beredar terkait rencana tersebut.

"Ya memang banyak yang berbicara, tapi kan tentu Presiden akan mempertimbangkan waktunya, siapa saja, karena mencari yang lebih kan tidak gampang juga," kata JK di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (8/5).

Dia menegaskan kewenangan merombak susunan Kabinet Kerja merupakan hak Presiden Jokowi. Sehingga kabar yang beredar di media massa bukan menjadi penentu kapan reshuffle tersebut dilakukan.

"Media silakan berbicara, tetapi pada akhirnya yang memutuskan ya Presiden," tambahnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada pembicaraan lebih lanjut antara dia dengan Presiden Joko Widodo terkait rencana perombakan tersebut.

Wapres membenarkan adanya rencana perombakan susunan Kabinet Kerja karena diperlukan peningkatkan kerja dalam pemerintahan.

"Ya tentu dalam waktu ke depan ini, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Dia juga enggan merinci lebih lanjut kriteria menteri yang akan digeser maupun dicopot jabatannya dari Kabinet Kerja. Dia juga belum memastikan waktu pelaksanaan perombakan tersebut.

Sebelumnya, Wapres mengatakan perlu dilakukan evaluasi terhadap para menteri di Kabinet Kerja dan memandang perlu dilakukan perombakan jika kebutuhan mendesak.

"Reshuffle atau tidak itu tergantung pada kebutuhan dan masalah Pemerintah, bukan tergantung pada survei," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika