REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyiapkan dasar konsep dan kebijakan yang kuat khususnya dalam hal pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan untuk menteri berikutnya.
"Saya siap untuk menjadi bemper untuk perikanan berkelanjutan," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (4/5). Menurut Susi, dengan platform (dasar) yang kuat akan membuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan lebih jelas dan tidak berubah-ubah kembali.
Dengan adanya kejelasan dalam bidang aturan, lanjutnya maka menteri berikutnya juga bakal lebih mudah karena berbagai pihak pemangku kepentingan telah mengerti tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut.
Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan Indonesia harus memperjelas model pemberian kewenangan perizinan dari beragam hal yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
"Di dunia ini kewenangan perizinan perikanan hanya ada dua jenis hierarki," kata Rokhmin Dahuri di Jakarta, Sabtu (18/4).
Rokhmin memaparkan jenis pertama adalah model hierarki yaitu pemberian izin di tingkat pusat dan di tingkat provinsi seperti diberlakukan di Kanada dan Jepang.
Sedangkan jenis kedua adalah pemberian langsung dari tingkat pusat dan juga ke tingkat distrik yang setingkat kabupaten/kota seperti terjadi di Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan Malaysia. "Apakah Indonesia hanya mengacu pada model pertama atau model kedua," ucapnya.
Rokhmin yang juga Ketua DPP PDIP itu juga mengusulkan agar penghitungan stok ikan dilakukan provinsi. Ia mengatakan penghitungan stok ikan dapat dilakukan provinsi asalkan dilakukan asesmen dengan baik dan benar.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengkritik akurasi dari perhitungan stok ikan di kawasan perairan Indonesia, karena hal tersebut dinilai sangat penting bagi dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.
"Berapa stok ikan itu penting karena menjadi dasar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengambil kebijakan," tutur Indroyono Soesilo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika