REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar, dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Peluncuran tahap kedua ini dipusatkan di SD Negeri 2 Temuwangi, Wonorejo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jateng, Senin (4/5).
Sejumlah siswa dan warga mewakili 532 KK (Kepala Keluarga) penerima KIS, 977 penerima KIS, dan 1.645 pemerima KKS. ''Semua kartu ini mulai berlaku, dan bisa digunakan,'' kata kepala negara didampingi ibu negara, Iriana.
Hadir dalam peluncuran kartu ini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan, Menteri Sosial, Kofifah Indar Parawangsa, Menteri Kesehatan, Nila Djoewita Moeloek, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan Bupati Klaten, Sunarno.
''Sekali lagi saya katakan, sejak menerima kartu ini bisa digunakan. Saya juga mempunyai KIS (Kartu Indonesia Sehat)''.
Bagi warga yang mempunyai KIS, lalu sakit, jangan langsung periksa ke rumah sakit. Periksa dulu ke Puskesmas. Kalau menurut pemeriksaan dokter sakitnya perlu penanganan serius, baru yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit. Kalau pemegang KIS sakit, lalu berbondong-bondong periksa ke rumah sakit, bisa jadi rumah sakit penuh orang.
Presiden Jokowi mengingatkan kepada dokter dan tenaga medis yang bertugas di Puskesmas, jangan sekali-kali membentak pasien pemegang KIS. Sudah sakit mendapat perlakuan tidak semestinya. ''Jangan. Jangan dibentak. Layani mereka dengan sepenuh hati. Mereka berobat juga bayar. Berhubung miskin yang membayar negara. Itu pakai uang negara''.
Menteri Kesehatan (Menkes) diminta memantau dan mengawasi tugas dokter dan tenaga kesehatan di Puskesmas. Mereka diminta melayani pasien pemegang KIS sebaik mungkin. Menurut Kepala Negara, jika ada dokter dan petugas kesehatan berlaku kasar, silahkan lapor. Biar Menteri kesehatan yang menegor.
''Sekali lagi saya titip kepada Menkes, dokter, petugas kesehatan, jangan bertindak kasar kepada pasien pemegang KIS. Layani mereka dengan baik. Jangan sekali-kali ditolak kalau periksa,'' pinta Jokowi.
Pemegang KIS bisa pemeriksa kesehatan ke semua rumah sakit pemerintah. Pemerintah akan memperjuangkan semua rumah sakit swasta juga bisa melayani. Kata Jokowi, ''nanti akan saya paksa. Kalau tidak mau menerima melayani pasien pemegang KIS, ijinnya nanti tidak akan diturunkan''.
Ihwal pemegang KIP, siswa jenjang SD menerima bantuan SPP Rp 450 ribu per tahun, siswa SMP Rp 750 ribu pertahubn, dan siswa SMA dan SMK Rp 1 juta setahun. ''Saya minta siswa lebih rajin belajar pagi, siang, dan malam. Bila perlu belajar sampai jam 11 malam,'' pintanya. Masalahnya, berhubung mereka miskin, makan biaya sekaolahb ditanggung negara.
Jokowi berharap, ''siapa tahu siswa penerima KIS, kelak jadi presiden. Saya sejak sekolah dulu tidak pernah bercita-cita jadi presiden. Ternyata, juga bisa jadi presiden beneran''.
Sedang warga penerima KKS Rp 600 ribu per KK. Mereka menerima bantuan setiap tiga bulan sekali lewat Kantor Pos terdekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
