REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Nasdem, Kurtubi menilai survei yang dilakukan Alvara Research Center terhadap pemerintahan Jokowi, masih terlalu dini. Sebelumnya hasil survei itu mengungkapkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masuk dalam tingkat kepuasan publik yang rendah.

“Survei ini kan di lakukan belum sampai setahun pemerintahan Jokowi. Bahkan setengah tahun aja belum,” katanya kepada Republika, Ahad  (3/05).

Ia menegaskan, seandainya benar prospek ekonomi Indonesia kurang baik, itu karena adanya tarik-ulur di DPR antara KIH dan KMP. Belum lagi, lanjutnya, terjadinya, perubahan-perubahan nomenklatur kementerian yang juga mempengaruhi.

“Belum lagi ada departemen yang digabung,” tambah dia.

Akibatnya, lanjut dia, implementasi program dari departemen-departemen yang nomenklaturnya baru tidak bisa langsung diimplementasikan begitu Jokowi dilantik.

Jadi, menurutnya wajar saja hasil survei menunjukan tingkat optimisme publik rendah mengingat program pemerintah belum bisa dilaksanakan di 5-6 bulan pertama.

“Ya minimal setahun sampai dua tahun lah baru bisa dilihat,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika