REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, mengkritisi tata pemerintahan Jokowi-JK yang “terlalu verbal”. Presiden dan Wapres seharusnya berpedoman kepada hukum tata negara yang ada.
“Saat ini, ada kesan bahwa berbagai kebijakan presiden sangat mudah disampaikan secara lisan. Jika ada kesalahan juga langsung dikonfirmasi tanpa mempertimbangkan lebih lanjut. Bisa dibilang, pemerintahan saat ini terlalu verbal, kurang memperhatikan dasar hukum yang berlaku,” paparnya saat duhubungi ROL, Rabu (29/4) malam.
Effendi juga mengkritisi seringnya salah persepsi yang dilakukan Jokowi, baik terkait utang luar negeri atau Perpres DP mobil pejabat. Menurut dia, sangat fatal jika kedua kondisi itu disandingkan.
“Pimpinannya terlalu mudah memberikan pernyataan, sementara dia sendiri sering salah mempersepsi informasi dari bawahan. Akibat pernyataan presiden yang tidak valid, kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri bisa menurun,” imbuh Effendi.
Lebih lanjut, Effendi mempertanyakan keabsahan pembuatan kebijakan tentang Bahan Bakar Bersubsidi (BBM) belum lama ini. Pihaknya memperkirakan, proses pembuatan kebijakan lebih banyak diwarnai pembicaraan tanpa menimbang aturan pemerintahan yang ada.
“Ini persoalan serius dan tidak boleh terus dibiarkan. Presiden tidak boleh terlalu gampang mengeluarkan pernyataan. Sebaiknya, perhatikan aturan yang ada, hargai aparat negara yang sudah ada dan gunakan hukum tata negara yang benar dalam menjalankan pemerintahan,” pungkas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
