REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Simpang siur mengenai hutang Indonesia kepada IMF membuat banyak orang angkat suara terhadap hal tersebut. Mengenai hal tersebut, Pengamat Ekonomi, Eko Listyanto meminta presiden harus periksa kembali mengenai informasi yang diperoleh.

“Bagaimana presiden mendapatkan informasi, ini menjadi penting untuk di pihak internal,” kata Eko kepada Republika, Rabu (29/4). Menurutnya, dari kesimpangsiuran tersebut memang tidak berdampak pada ekonomi secara besar namun perlu adanya perhatian lebih dari presiden mengenai akurasi informasi yang ia terima.

Diketahui sebelumnya, Jokowi sempat memberikan pernyataan yang intinya Indonesia masih mempunyai hutang kepada International Menetary Fund (IMF). Namun setelah pernyataan tersebut keluar, banyak pihak yang mengkonfirmasi bahwa pernyataan Jokowi tidak benar.

Maka setelah itu SBY dari akun twitternya juga menyatakan kalau hutang Indonesia kepada IMF sudah lunas pada 2006. Hal tersebut juga diakui oleh Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan dari pihak Bank Indonesia menyatakan Indonesia sudah bebas dari hutang IMF.

Oleh karena itu, Eko menyarankan pemerintah harus teliti mengenai persoalan validitas dan reliabilitas informasi terkait data ekonomi. “Karena ini berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan pihak eksternal, belum lagi ada kerjasama luar negeri juga. Makanya pemerintah harus recheck kembali,” saran Eko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika